Perluasan Akses Pendidikan Melalui TI

Oleh FIRMAN OKTORA, S.Si. M.Pd.

Kepala daerah bersama jajarannya terutama Kepala Dinas Pendidikan sebagai pengambil kebijakan pada satuan pendidikan, berpengaruh dalam pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi di daerah.

WAKIL Gubernur Dede Yusuf menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Prov. Jawa Barat untuk segera memulai pendidikan berbasis teknologi informasi (TI) untuk desa terpencil. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 bahwa Departemen Pendidikan Nasional harus menghubungkan sebanyak 24.000 dalam satu jaringan pendidikan nasional. Dari jumlah tersebut, 15.000 titik adalah sekolah yakni terdiri atas SMA/MA, SMK, SMP/MTs., dan SD/MI.

Apabila interkoneksi ini terwujud, sekolah akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Pemanfaatan teknologi dimungkinkan diterapkan di berbagai sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil atau daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Kepala daerah bersama jajarannya terutama Kepala Dinas Pendidikan sebagai pengambil kebijakan pada satuan pendidikan, berpengaruh dalam pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi di daerah.

Langkah-langkah

Infrastruktur yang disiapkan adalah dalam bentuk hardware (fisik) dan software (nonfisik). Dari sisi hardware, yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi informasi ini antara lain sambungan listrik, perangkat komputer/server dan perangkat jaringan (seperti kabel jaringan, kabel telefon, tower, radio, modem, dan sebagainya). Dari sisi software, perlu disiapkan operating system yang mendukung jaringan khusus untuk server misalnya menggunakan Linux atau Windows Server. Sementara itu untuk client, bisa menggunakan operating system apa saja, asal disesuaikan dengan kompatibilitas hardware komputernya.

Aplikasi yang digunakan adalah internet browser untuk kebutuhan akses informasi website. Kemudian, aplikasi multimedia untuk kebutuhan media pembelajaran dan e-learning (misalnya: moodle, exelearning, drupal, blogger, dll.). Tidak lupa juga perlu diperkayanya content yang berkaitan dengan media pembelajaran baik dalam bentuk animasi ataupun e-book.

Sejumlah content telah disediakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, antara lain portal pembelajaran e-dukasi.net yang dapat diakses pada alamat www.e-dukasi.net, siaran TV Edukasi, buku sekolah elektronik pada situs http://bse.depdiknas.go.id. Di samping itu, terdapat juga content berbasis video seperti video on demand (VOD).

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen yang sangat penting dalam pendidikan berbasis teknologi informasi & komunikasi. SDM ini meliputi pengelola dan pengguna (user). Artinya, perlu dilibatkannya para ahli teknologi informasi dalam mengelola secara teknis pendidikan berbasis TIK ini, sedangkan sebagai pengguna adalah guru, peserta didik, dan masyarakat umum yang memerlukan informasi mengenai pendidikan dengan teknologi informasi & komunikasi, ruang kelas tidak lagi menjadi pembatas aktivitas belajar. Guru dan peserta didik bisa belajar dengan menembus batas batas ruang. Melalui internet, user dapat mengambil bahan belajar dari mana saja dan berdiskusi dengan siapa saja di seluruh pelosok dunia. Pembelajaran pun tidak harus di ruang kelas yang dibatasi empat dinding.

Dengan menjadi bagian dari jaringan pendidikan para guru, peserta didik, dan masyarakat dapat saling bertukar informasi, bertukar sumber daya, serta saling bekerja sama secara jarak jauh atau bertelekolaborasi dalam bentuk forum diskusi, dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) online, misalnya www.mgmptik.info. Telekolaborasi merupakan model kerja sama jarak jauh antarkomunitas pendidikan yang telah diikuti oleh ribuan user. Dengan telekolaborasi para guru dari berbagai daerah yang berbeda dapat saling berkerja sama mengembangkan suatu bahan belajar yang hasilnya dapat digunakan secara bersama-sama. Dengan demikian, diskusi MGMP tidak lagi terbatas oleh wilayah.***

Penulis,  Guru TIK SMPN 1 Jatiluhur Purwakarta

               Ketua Asosiasi Guru TIK PGRI Jawa Barat

artikel ini sudah penulis publikasikan di Harian Umum Pikiran Rakyat.